Politik, RMMedia – Analisis LSI Denny JA mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang berpotensi membuat Anies Baswedan, bakal calon presiden (bacapres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), gagal mendapatkan tiket calon presiden dalam Pilpres 2024.
Faktor ini dipengaruhi oleh partai-partai yang telah mendukungnya, yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Terdapat empat poin yang dapat menyebabkan Anies tidak memperoleh tiket calon presiden.
Poin pertama adalah adanya permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Pada bulan Mei 2023, Partai Demokrat versi Moeldoko mengajukan empat bukti baru ke MA untuk mendapatkan pengakuan kepengurusannya. Jika kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko menang dalam gugatan di MA, maka kemungkinan besar mereka tidak akan lagi mendukung Anies.
“Pengajuan PK ke MA oleh Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) sendiri bisa dianggap sebagai upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024,” kata Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana dalam survei yang dikutip oleh Kompas.com, Selasa (6/6/2023).
Poin kedua adalah kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa kasus korupsi BTS 4G ini bukanlah kasus biasa. Dari anggaran sebesar Rp 10 triliun, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8 triliun.
Menurut Ade, dalam konteks dan suasana politik saat ini, peristiwa ini dapat ditafsirkan sebagai bagian dari tekanan politik, terlepas dari fakta bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas pemerintahan yang bersih.
“Pemberantasan korupsi terhadap Johnny Plate dianggap sebagai pemilihan sasaran. Ia menjadi senjata tajam untuk oposisi, tetapi tumpul untuk koalisi pendukung,” ungkap Ade.
Poin ketiga adalah bisnis Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang terdampak setelah ia mendukung Anies. Salah satu bisnisnya yang terkena dampak adalah jasa katering selama 30 tahun di Freeport yang terancam digantikan.
Bisnis properti Surya Paloh senilai sekitar Rp 8 triliun juga terkena dampak. Usaha ini terhenti, meskipun seharusnya mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah.
