Nasional, RMMedia – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus korupsi terkait infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020-2022. Tersangka baru ini berinisial WP dan ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta.
“Pada hari ini, kita menetapkan tersangka dengan nama WP, yang sebenarnya merupakan seorang swasta dan dianggap sebagai orang kepercayaan PT IH, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergy. Penangkapan terhadap yang bersangkutan dilakukan pada tanggal 21 kemarin di Bandara Yogyakarta,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam sebuah video yang diterima pada Selasa (23/05).
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Ketut menjelaskan bahwa tersangka WP berperan sebagai orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan. Ia menjadi penghubung antara pihak-pihak terkait dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo dan Bakti Kominfo.
BACA JUGA: PKS Bocorkan Tiga Nama Cawapres Dampingi Anies Baswedan
“WP memiliki peran dalam kasus ini sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini dengan pihak IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy,” ujar Ketut.
Setelah ditangkap di Yogyakarta, WP dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian, Kejagung menetapkannya sebagai tersangka dan WP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.
Dengan adanya penambahan tersangka ini, total tersangka dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G menjadi tujuh orang. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate juga ditetapkan sebagai tersangka keenam dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
BACA JUGA: Krisis Besar di Partai Politik, Fahri Hamzah Ungkap Fakta Mengejutkan!
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Jumlah kerugian negara yang terungkap mencapai Rp 8.032.084.133.795 (Rp8 triliun).
