Para pakar kebijakan dan keuangan daerah ikut angkat bicara terkait isu ini. penilaian DAK dan insentif fiskal dari pemerintah pusat tidak hanya berdasarkan kebutuhan fisik, tetapi juga pada profesionalitas administrasi dan pengelolaan daerah. “Kekurangan data atau ketidaklengkapan dalam memenuhi kriteria usulan bisa memengaruhi anggaran yang diterima. Pengelolaan administrasi yang baik sangat diperlukan di sini,” jelas Prof. Lestari.
Pakar indeks profesionalitas ASN, Prof. Andri, juga menyoroti bahwa kualitas sumber daya manusia di pemerintahan mempengaruhi kemampuan daerah untuk mengakses insentif. Dengan indeks profesionalitas ASN Manggarai yang masih rendah di angka 52,7, terdapat tantangan besar bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kualifikasi, kompetensi, dan performa ASN.
kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi nyata
Kritik Paslon nomor 2 terkait “pendekatan data versus rasa” juga mendapat perhatian. Pendekatan data tanpa pemahaman faktual di lapangan bisa mengakibatkan “policy blindness” atau kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi nyata. “Data yang digunakan harus relevan dengan kebutuhan faktual di daerah, terutama jika ada ketimpangan infrastruktur.
