Saya senang ketika mereka melakukan permintaan maaf kepada bupati atas langkah mereka, sekalipun langkah mereka itu tidak ada yang salah dan memenuhi kualifikasi hukum. Tapi untuk menyudahi polemik itu, kemudian mereka mengambil langkah itu. Sehingga saya berharap Bupati Manggarai melihat ini dengan cermat, dengan kerendahan hati agar ya sudah kita bantu adik-adik ini,” ujar Thomas.
Polemik ini menunjukkan bahwa keputusan pemecatan tenaga kesehatan non-ASN telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan DPRD Manggarai dan masyarakat setempat. Harapannya, Bupati Manggarai akan mempertimbangkan ulang kebijakannya untuk mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan kepatutan hukum.
