Nasional, RMMedia – Penggeledahan kantor Kementerian Sosial oleh KPK terkait dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial telah menyorot perhatian publik. Kasus ini melibatkan dugaan penerimaan beras bantuan sosial fiktif atau palsu dan melibatkan pihak swasta serta anak perusahaan BUMN.
Tindakan ini merupakan langkah serius dalam upaya pemberantasan korupsi dan mengungkap kebenaran di balik penyaluran bantuan sosial yang penting.
Berikut adalah fakta-fakta yang diungkapkan dalam transkrip penggeledahan Kantor Kementerian Sosial yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):
- Penggeledahan dilakukan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial untuk keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) tahun 2020 hingga 2021.
- KPK menduga adanya data penerima Kartu Prakerja Mandiri (KPM) pada PKH yang fiktif atau palsu.
- Kasus ini juga melibatkan PT Bandara Reksa Persero (atau BGR Logistic), sebuah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sejumlah pihak swasta.
- Staf khusus Menteri Sosial bidang komunikasi dan media massa, Dot Rozano, menggeledah Kantor Kemensos dari pukul 10.00 hingga pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat, dengan total durasi penggeledahan selama 8 jam.
- KPK mengantarkan timnya ke ruang terkait, yaitu ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos).
- Pihak Kemensos menyerahkan dokumen-dokumen dan alat yang diminta oleh KPK selama penggeledahan.
- Tim penyidik KPK membawa beberapa alat, termasuk notebook dan ponsel.
- Saat tim penyidik datang, Menteri Sosial Tri Rismaharini sedang melakukan rapat internal di kantor Kemensos. Risma menyempatkan diri untuk mendampingi tim penyidik sejenak sebelum melanjutkan rapat.
Penggeledahan kantor Kementerian Sosial oleh KPK telah menjadi sorotan publik, mengungkap dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial yang penting bagi masyarakat. Kasus ini melibatkan dugaan penerimaan bantuan fiktif dan melibatkan pihak swasta serta anak perusahaan BUMN.
BACA JUGA: Prabowo Berpeluang Menangi Pilpres 2024 Jika Gandeng Erick Thohir Jadi Cawapres
Tindakan pemberantasan korupsi ini menunjukkan komitmen untuk mengungkap kebenaran dan memastikan integritas dalam program bantuan sosial. Keberlanjutan penyelidikan akan menjadi kunci dalam memperbaiki sistem dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
