“Kami sudah menggunakan gudang tersebut selama tahap pengelolaan logistik pemilu 2024. Pengelolaan logistik Pilkada oleh KPU berpijak pada peraturan yang ada dan profesional,” tegas Ryan.
Terkait spekulasi kepemilikan gudang yang merupakan milik keluarga dekat Bupati petahana, Ryan tidak menanggapi langsung. Namun, dia memastikan bahwa pemilihan gudang logistik didasarkan pada kebutuhan teknis dan tidak terkait dengan afiliasi politik. KPU Manggarai menegaskan komitmennya untuk bekerja secara independen dan transparan dalam mengelola setiap tahap Pilkada 2024.
Isu ini menjadi perhatian publik, mengingat keterkaitan antara logistik pemilu dan netralitas penyelenggara menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Manggarai.
Kontroversi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran dalam pengadaan logistik pemilu. Banyak pihak mempertanyakan transparansi dan keabsahan tender gudang yang digunakan, terutama karena melibatkan pihak yang terafiliasi dengan bupati yang sedang berkuasa.
harus transparan dan terbuka untuk publik. Bila melibatkan pihak yang terafiliasi dengan bupati atau petahana
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia,Dr. Ridwan Hidayat;pemilihan lokasi penyimpanan logistik pemilu yang terkait dengan pihak-pihak berafiliasi dengan petahana bisa memicu persepsi negatif di kalangan publik, meskipun prosesnya dilakukan sesuai prosedur. “Pengadaan atau pemilihan gudang penyimpanan logistik pemilu harus transparan dan terbuka untuk publik. Bila melibatkan pihak yang terafiliasi dengan bupati atau petahana, KPU perlu lebih terbuka dalam menjelaskan proses seleksinya untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi politik,” jelas Ridwan.
