Teknologi, RMMedia – Ide Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk masalah rekrutmen dan pemerataan tenaga guru di Indonesia yang dinamainya dengan Marketplace guru terus menimbulkan polemik.
Meski mendapat dukungan sejumlah pihak yang menaruh harapan pada sistem baru tersebut, rencana tersebut juga mendapat penolakan dari banyak pihak.
Ide untuk menuntaskan masalah rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pertama kali dilontarkan Nadiem pada rapat kerja dengan Komisi X DPR akhir Mei lalu.
Dalam rapat tersebut, Nadiem mengatakanada tiga masalah utama sehingga dibutuhkan perubahan sistem rekrutmen PPPK guru.
Pertama, kekosongan guru secara tiba-tiba yang diakibatkan kematian, pensiun dan pindah sekolah. Lalu, kebutuhan rekrutmen guru di setiap sekolah berbeda-beda. Karenanya, rekrutmen terpusat tidak menjawab solusi atas permasalahan tersebut. Terakhir, Nadiem menguraikan pemerintah daerah tidak mengajukan formasi guru ASN yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan sekolah.
Nadiem menawarkan marketplace guru sebagai platform yang berisi database calon guru yang telah mengikuti seleksi ASN PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi guru PPPK.
Dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekolah dapat merekrut guru sesuai formasi yang ditetapkan pemerintah pusat tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional.
Selain itu, Nadiem menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah berbicara tentang pasar guru ini.
Jika disetujui, Nadiem berencana akan mulai menjalankan marketplace guru mulai tahun 2024 mendatang.
